Surabaya, MEDGO.ID – Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mendeklarasikan komitmen bersama dalam memperkuat peran perguruan tinggi untuk mendukung agenda nasional pemberdayaan masyarakat. Deklarasi ini dibacakan oleh Ketua MRPTNI, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., pada Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Surabaya pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Prof. Eduart menjelaskan bahwa para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia menyatakan tekad untuk menjadi bagian integral pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam pengentasan kemiskinan. Deklarasi ini dilandasi semangat gotong royong, tanggung jawab akademik, dan moral kebangsaan, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 serta MoU kerjasama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan FRI dan MRPTNI.
Dalam penjelasannya, Prof. Eduart menyampaikan bahwa perguruan tinggi menyepakati pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pertukaran praktik baik. Perguruan tinggi juga berkomitmen mengoptimalkan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, Cek Kesehatan Gratis, dan Program 3 Juta Rumah di 40.000 desa pada periode 2026–2029.
Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan mencakup KKN Tematik, Inkubasi Usaha Mikro dan Startup Desa, Sekolah Desa/Akademi Rakyat, Kampus Tani/Kampus Nelayan, Klinik Konsultasi Gratis, Beasiswa Berbasis Dedikasi Sosial, Digitalisasi dan Literasi Teknologi, Riset Tindakan Partisipatoris, Program Magang Sosial, serta Pusat Inovasi Desa.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan kemandirian masyarakat juga diinternalisasikan ke dalam setiap program pengabdian.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Dr. (HC) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi luar biasa untuk menghapus kemiskinan.
“Kemiskinan harus kita tuntaskan menjadi nol persen pada tahun 2026. Karena itu, kolaborasi pengentasan kemiskinan, khususnya di pedesaan adalah pekerjaan serius, membutuhkan peran semua pihak secara extraordinary,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Untuk mengatasi semua itu tentu perlu tumpuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya berharap, baik FRI maupun MRPTNI menjadi bagian utama yang mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat.” pungkasnya.(Adv)
