JAKARTA, MEDGO.ID – Data kemiskinan menjadi problem serius yang selalu dihadapi oleh Kementerian Sosial RI. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi utama hasil kesepakatan Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI.
Demikian yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). Seperti dikutip dari laman dpr.go.id.
Pada kesempatan itu, Ace Hasan Syadzily, mengemukakan bahwa sebagaimana yang telah disepakati, Komisi VIII DPR RI menginginkan agar persoalan data kemiskinan harus ditangani oleh pejabat Eselon I.
“Permasalahan data Kementerian Sosial, utamanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu segera diselesaikan karena data ini menjadi sumber bagi kementerian lainnya seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, maupun lembaga dan kementerian-kementerian lainnya”, tandas Ace.
Lebih lanjut Ace mengharapkan bahwa masalah data tersebut dapat diprioritaskan agar setiap kebijakan bantuan sosial yang disusun tidak menimbulkan masalah.
“Saya sudah sejak tahun 2014 ada di Komisi VIII dan saya melihat selalu saja masalah yang timbul adalah masalah data. Kalau hal ini tidak mendapatkan perhatian serius di dalam organisasi kelembagaan Kementerian Sosial, maka dapat saya pastikan kita akan terus mengalami masalah”, tutup Ace Hasan, anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat II ini. (*).
