Gorontalo, Medgo.ID — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas menyaksikan pemberian penghargaan BerAKHLAK Award Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada 16 pegawai di Provinsi Gorontalo, Jumat (14/10).
Menteri Azwar Anas mengapresiasi kompetisi ini sebagai salah satu langkah kreatif dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan membawa perubahan bagi organisasi.
“Saya kira bukan seremonial dan lombanya, tapi bagaimana ini menggerakan kita semua untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata dan bekerja secara terukur dan strategis sehingga berdampak nyata bagi perubahan organisasi dan pelayanan masyarakat itu harus menjadi target,” ujar Menteri Anas saat memberikan arahan pada acara BerAKHLAK Award Pemimpin dan Agen Perubahan Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo.
Kepada para aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Gorontalo, Menteri Anas menyayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja. Baginya, reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja para birokrat. Tugas kita memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending saja tetapi making delivered (dirasakan langsung nyata) sebagaimana Presiden Jokowi sampaikan.
Dalam acara yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer tersebut, Menteri Anas kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak serta lincah dan inovatif.
Perlu diingat, Lanjut Anas, ASN kini memiliki core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Core values itu diharapkan tidak sekadar jadi slogan. Bagaimana mewujudkan BerAKHLAK tadi menjadi budaya berkinerja yang berdampak,” tegas Menteri Anas.
Birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang sering digaungkan Menteri Anas. Selain hal tersebut, reformasi birokrasi tematik mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi kolaboratif.
Sementara itu, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mengharapkan agar reformasi birokrasi adalah tools mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
“Kami berharap Gorontalo dapat menjadi pilot percontohan agar pelaksana reformasi birokrasi di daerah ini betul-betul berdampak,” ucap Hamka
Meski begitu, Hamka menyadari untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang BerAKHLAK, yakni ASN yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi.
Ia berharap, dengan adanya penghargaan ini dapat menunjukkan komitmen perubahan searah dengan agenda pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup pemerintah daerah.
“Dengan adanya penghargaan ini kami mendorong lahirnya ASN BerAKHLAK yang bangga melayani bangsa,” pungkasnya. (IH)
