Gorontalo, (MEDGO.ID) — Covid-19 Crisis Center Universitas Negeri Gorontalo telah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Gorontalo pada rapat evaluasi PSBB Tahap III Gorontalo yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.00 – 16.40.
Dalam paparannya, Eduart Wolok, Ketua Covid-19 Crisis Center UNG yang juga Rektor UNG menyampaikan laporan yang berisi gambaran epidemiologi, mobilitas penduduk, analisis ekonomi, linguistik, sosio-antropologis, dan hukum. Pada kesempatan tersebut, Eduart menyampaikan jika per tanggal 12 Juni 2020, nilai Rt Gorontalo sebesar 1.62 yang artinya jika nilai Rt > 1, setiap satu orang yang Positif Covid-19 dapat menularkan pada lebih dari satu atau dua orang sehingga jumlah kasus Covid-19 dan masih akan terus bertambah dan eksponensial.
“Memang tanggal 7 Juni kita berada di Rt 1.12, namun pada tanggal 12 ada kenaikan angka Rt. Artinya potensi penularan masih tinggi dan eksponensial karena 1 orang Positif Covid-19 dapat menularkan pada lebih dari dua orang lainnya”. jelas Eduart Wolok.
Padahal, jika misalnya dilakukan pelonggaran sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) bahwa Rt < 1 harus bertahan selama 2 minggu. Begitu pula dengan jumlah penurunan trend kasus positif minimal 50% selama 3 minggu sejak puncak terakhir. Rasio kasus konfirmasi positif menurun selama 2 minggu 4 dan harus ada penurunan jumlah kematian (Covid-19) selama 2 minggu terakhir. Merujuk standar WHO tersebut, maka pandemi Covid-19 di Gorontalo belum bisa dikategorikan terkendali.
Karena itu, Covid-19 Crisis Center UNG juga merekomendasikan agar penegakan kepatuhan harus dioptimalkan. Apalagi saat masih pelaksanaan PSBB Tahap III banyak pelanggaran terhadap protokol yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur. Selain itu, perlu pelibatan komunitas dan masyarakat secara aktif dalam penanganan pandemic.
“Rakyat dan berbagai organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam penanganan ini, karena kuncinya adalah partisipasi publik. Tidak boleh hanya pemerintah saja. Tanpa partisipasi publik, maka dipastikan penanganan pandemi akan gagal”. ujar Eduart Wolok.(*)
