Boalemo, (MEDGO.ID) – Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Anas Jusuf dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Tingkat Provinsi Gorontalo melalui Video Conference terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo, sesuai Peraturan Gubernur menyampaikan, pada prinsipnya Kabupaten Boalemo sangat mendukung penerapan PSBB tetapi kalau boleh waktunya diundur, permohonan Wabub pada Kamis (30/04).
Lanjut Anas Jusuf, kalau bisa penerapan PSBB diundur mengingat waktu untuk mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan itu membutuhkan waktu beberapa hari kedepan, begitu juga waktu beroperasi yang akan di berikan dari pukul 06.00 hingga pukul 12.00 wita jika PSBB di berlakukan sehingga kami minta kalau bisa dari pukul 06.00 hingga pukul 18.00 wita karena banyak aktivitas-aktivitas yang bisa di lakukan secara mandiri namun tetap mengikuti prosedur kesehatan.
Kemudian yang perlu di perhatikan adalah pasar tradisional yang selalu menyediakan kebutuhan masyarakat walaupun ini berpotensi terjadinya penyebaran virus tetapi ini kaitannya kehidupan ekonomi setiap orang, namun perlu akan memperketat dengan mengutamakan prosedur kesehatan dengan menyiapkan tempat cuci tangan serta menjaga jarak baik bertransaksi ataupun sesama pengunjung.
Selain itu, dalam pelaksanaan sholat lima waktu bisa di lakukan di masjid dengan syarat cukup tiga orang saja dengan tetap mengutamakan prosedur kesehatan sebab ditengah-tengah seperti ini. Menurutnya lagi masyarakat perlu adanya Syiar Ramadhan, jika sudah tidak ada lagi Syiar Ramadhan , Wabub Khawatir ini akan mengundang hal-hal lain. Namun tentu Syiar Ramadhan tersebut, bukan mengudang masyarakat datang di masjid, melainkan tetap sholat di rumah tapi gaungnya terdengar disenatero masyarakat muslim.
Pada Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi Gorontalo di pimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan dalam rapat tersebut turut di hadiri Bupati Sekretaris Daerah Husain Etango, Kaban Bappeda Sherman Moridu, Asisten, dan Organisasi Perangkat Daerah. (rh).
