Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST., M.A
(Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Pilkada tidak bisa dilepaskan dari istilah “perang”. Namun, perang yang penting adalah bagaimana menyiapkan sumber daya, mengelolanya dan memformulasikannya menjadi bahan untuk kontestasi yang lebih bermartabat.
Pada sebagian kalangan, khususnya tim sukses tertentu, memenangkan pilkada dalam artian menaikkan elektabilitas harus linier dengan “isi tas”.
Padahal, sumber daya tidak semata soal berapa banyak uang yang tersedia. Tetapi yang paling penting berapa banyak data yang kita pegang dan miliki serta olah.
Era IoT (Internet of Think), Big Data, AI (Artificial Intelegence) menjadi semacam tantangan para jendral perang politik di lapangan.
Saat ini, medan perang (field) harus ditafsirkan lebih kontemporer. Medan tidak bisa lagi disebut desa/kelurahan termasuk RT dan RW/Dusun, yang juga disebut sebagai primary sampling unit (PSU) dalam bahasa para surveyor.
Medan (PSU) kini telah berkecambah menjadi room, viewers, channel, groups, page, followers, likers. Persepsi tidak bisa disederhanakan lagi sebagai voice warga yang diwawancarai oleh surveyor secara tatap muka (face to face) dan door to door (rumah ke rumah) pada setiap kali survey. Voice hari ini bisa diterjemahkan sebagai “click activism”.
Perang pilkada sudah berubah. Kekuatan data dan informasi mesti dikawinkan antara field yang “land” dan field yang “virtual”. Kedua field yang berbeda ini mesti dipahami dan dimaknai secara holistik, tidak bisa dipisah-pisah.
Implikasinya ada pada perumusan strategi politik yang mix-methode. Field tidak bisa dipahami secara sempit pada sisi sosio-antropologi (kualitatif) semata, tidak bisa juga hanya dari sisi positivistik-kuantitatif juga, namun mesti menggabungkan keduanya dalam template digital.
Mengapa harus begitu? Karena setiap orang memiliki perangkat digital yang ia pegang melampaui 8 jam per hari.
Keuntungan big data adalah kita bisa mengolah dan merancang skema pemenangan berdasarkan pada rekaman perubahan perilaku voters secara real time. Berbeda dengan snapshot yang kita lakukan dengan metode sosio-antropologis (indepth interview) atau pengukuran kuantitatif (survey) yang hanya bisa merekam data dalam kurun waktu yang tidak lama dan tidak real time.
Para marketers di perusahaan besar misalnya, mereka menggunakan basis data “struck pembayaran” di kasir untuk memotret perilaku konsumen, apa yang sering orang beli, pada waktu kapan, berapa uang yang dikeluarkan dan berapa lama seseorang bertransaksi. Dari data tersebut, bisa diolah dan disimpulkan seperti apa loyalitas dan perilaku konsumen termasuk kekuatan brand setiap produk yang dijual.
Karena itu, perumusan isu, agenda serta strategi mesti didasarkan pada input data dan informasi yang holistik dan komprehensif. Sebab, jika kita lihat peta demografi penduduk, jumlah penduduk bermental urban lebih banyak dengan yang berperilaku rural. Secara geografis lebih besar yang berada di rural, tapi mentalitas cenderung urban.
Sayangnya, era big data juga dihadapkan pada rendahnya literasi digital warga urban tadi, sehingga isu hoax dikonsumsi secara massif.
Makanya, menjadi tantangan kedepan adalah pola manipulasi data dan informasi yang bisa mengoyak tenun kekerabatan dan persaudaraan. Tantangan era data ada pada konfirmasi, filter dan cross-checking data. Hanya saja, kemampuan analisis-kritis ini tidak dimiliki oleh sebagian besar warga kita.
Kemenangan Trump di US pada beberapa waktu silam pun demikian, big data menjadi kata kunci kemenangan. Perekaman perilaku warga US di media sosial dalam kurun waktu tertentu telah menghasilkan serangkaian data mengenai perilaku pemilih Presiden. Justifikasi kampanye Trump mengenai sentimen ras, soal isu pembelahan agama, dan hal hal yang dianggap “negatif” dalam demokrasi, malah berhasil memenangkan Trump. Sebab, pilihan isu itu (walaupun negatif dalam konteks demokrasi) adalah hasil dari pengolahan data time series yang cukup panjang dan hasil simulasi data digital dan data real.
Karenanya, momentum Pilkada yang sedang berjalan, kemungkinan besar akan berubah peta dan polanya. Siapa yang menguasai data yang berupa pola, perilaku dan model interaksi voters secara real time, dialah yang akan memiliki peluang untuk memenangkan perang.
Pemenangan pilkada tentu harus diarahkan pada pola yang efisien dan efektif, bahwa uang yang selama ini menjadi “dasar utama bergerak”, bukanlah faktor satu-satunya. Sebab, jika seorang kandidat dipaksa harus mengeluarkan budget Pilkada yang sangat besar, maka dipastikan pada proses memimpin nanti, pemimpin terpilih tidak akan fokus dalam pelayanan kepada publik, tetapi hanya fokus pada bagaimana mengembalikan anggaran yang besar diserap Pilkada.
Hal tersebut diatas sebagaimana apa yang disebutkan oleh Sun Tzu, seorang jendral perang legendaris; “Jenderal yang paling hebat adalah ia yang dapat mencapai tujuan perangnya tanpa melakukan pertempuran. Itu artinya bahwa perang dalam konteks menundukkan musuh tanpa penggunaan kekerasan senjata (uang sebagai faktor utama) bisa berlaku jika pola dan strategi pemenangan diubah secara transformatif.[]
