Kabgor, (MEDGO.ID) — Untuk lebih mewujudkan Kabupaten Gorontalo, khususnya Limboto sebagai kota layak anak, pemerintah kabupaten Gorontalo terus mengupayakan hak dan perlindungan anak dan perempuan. Dan dalam mewujdkan kota Limboto layak anak bukanlah hal perkara mudah, bukan hanya wilayah Limboto saja akan tetapi seluruh masyarakat kabupaten Gorontalo punya hak dan perlindungan yang sama terhadap perlindungan anak dan perempuan.
Dilihat dari beberapa tempat atau daerah lain dari hal regulasinya masih ada yang belum menetapkan perda terhadap perlindungan anak dan hak perempuan. Ketika hak anak atau perempuan ada kesetaraan gender dan tidak bisa mengdiskriminatifkanya.
Sebab dampak tersebut akan lebih tinggi ketika tidak ada upaya dari pemerintah dareah setempat melalui sosialisasi, edukasi dan langkah-langkah preventif terhadap hak anak dan perempuan dalam kesetaraan gender.
Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sangat mengapresiasi langkah-langkah hak perlindungan anak dan perempuan dalam pembahasan tentang beberapa Ranperda saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo.
Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, berkesempatan hadir dalam rapat Paripurna DPRD kabupaten Gorontalo serta menberikan sambutanya terkait beberapa usulan tentang pembahasan Ranperda tersebut, diantaranya dalam pembahasan tingkat ll , Raperda ini merupakan usul inisiatif pemerintah Kabupaten Gorontalo tentang pengaruh utama gender, tentang perlindungan perempuan dan anak, dan Ranperda Kabupaten layak anak, di ruang sidang DPRD kabupaten Gorontalo yang berlangsung pukul 14.00 Wita.
“Peng-arus-utamaan gender dengan kota layak anak, ini lebih kita dorong terus, bagaimana laki-laki dan perempuan berperan. Tetapi peran ini sudah diberikan bagaiman strategi melibatkan dari awal sampai akhir. seperti yang saya telah sampaikan tadi bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki diharapkan mereka punya potensi yang besar,” kata Nelson.
Dan untuk anak-anak saya rasa sudah bagus tetapi lebih dimantapkan lagi kota layak anak lagi dengan berbagai macam pembenahannya agar lebih maksimal.
“Karena kita sebenarnya sudah jadi mentor sekarang, cuma butuh regulasi, sehingga pelaksanaanya berkelanjutan. Kalau tidak ada regulasi seperti itu kan tidak akan berkelanjutan. Kalau ganti Bupati bisa saja tidak akan berjalan lagi apa yang sudah berkelanjutan, dan itu intinya,” terang Bupati Nelson Pomalingo.(MDG)
Reporter: S. Ar Onge (Inong Gorapu)
