Semarang, medgo.id – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, menyampaikan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023, di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi belanja BLUD sebesar Rp. 3,91 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa BLUD di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar, untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional”, tandas Muhdi, dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang bertema “Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng”, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, gelardi Grhadhika Bhakti Praja, Senin (10/6/2024).
Lebih lanjut, Muhdi mengemukakan bahwa dari total BLUD yang di Indonesia yakni sebanyak 5.040 unit, di Jawa Tengah terdapat 531 unit. Oleh karena itu, maka diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan.
“Berdasakan profilling BLUD tahun 2023, terdapat beberapa isu yang memerlukan tindak lanjut di antaranya adalah perlunya penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.
“Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD, yang harus meningkatkan pengetahuan tentang aspek perpajakan”, pungkas Muhdi.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan, harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah”, tandas Sumarno
Lebih lanjut, Sumarno mengemukakan bahwa BLUD juga diperbolehkan menggunakan pendapatannya untuk biayai operasional secara langsung, dengan demikian maka layanan yang diberikan bisa lebih efektif dan efisien.
“Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD, supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri, bisa menggunakan pendapatannya secara optimal dan tidak banyak subsidi dari APBD”, pungkas Sumarno. (*17).
