Oleh : Ridwan Mooduto
BELUM ada penyampaian resmi Pejabat Gubernur Gorontalo, memancing berbagai spekulasi dan analisa politik kalangan masyarakat bawah.
Wajar, Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim berakhir pada 12 Mei 2022, minggu ini. Sehingga ada pejabat eselon pusat akan mengisi kekosongan jabatan, sampai 2024.
Sebelumnya Mendagri jauh hari sudah usul tiga nama untuk menduduki kursi nomor satu gorontalo. Nama sataff ahli Kemenpora Hamka Hendra Nur , staff ahli Menko Perekonomian Ekwin Rudi Salahuddin dan Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, ke Presiden untuk mengisi kursi bergengsi. Kata orang, ia akan mendapatkan fasilitas setara gubernur, serta akan mengelola APBD provinsi selama 2,5 tahun.
Dari tiga nama tersebut, entah kenapa, sampai hari ini penjagub belum ada pengumuman resmi pemerintah pusat. Hanya beredar foto ketiga nama itu, dengan berbagai formasi sesuai warna partainya. Urut pertama, sekaligus berpeluang besar Edwin, kedua hamka, dan ketiga Huntoyungo.
Pejabat Gubernur Gorontalo masuk kloter pertama, selama bulan Mei 2022 ini akan terisi pejabat, data Kemendagri ada 5 provinsi, dan untuk Kabupaten Boalemo nanti 22 Mei masa jabatan berakhir.
Menariknya masing – masing kubu dan warna aliran politik, saya mengistilahkan, parlemen tingkat tiga (warung kopi) mengklaim jagoannya, bakal mengantongi SK (Surat Keputusan ) Presiden Jokowi dan dilantik.
Kubu pertama, sekaligus partai petahana, yakin jagoannya akan dilantik 12 Mei nanti, sembari menyebut satu di antara tiga nama itu, ditambah lagi embel-embel putra daerah dan bekingan kuat pengurus partai dipusat untuk lebih memuluskan jagoannya.
Coba bayangkan Rambu Putih (Edwin) tiba-tiba muncul dalam disesi kedua pengusulan nama pejabat gubernur, untuk mengganti calon dari unsur anggota kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Airlangga Hartarto yang memintanya menjabat di Gorontalo.
Kubu kedua, tak mau kalah, optimis Hamka sekarang duduk sebagai Staff Ahli kemenpora, adalah figur muda, orang organisasi plus putra daerah, sekaligus pendiri provinsi lebih pantas menjadi penjabat gubernur. Sama seperti kubu pertama, mencantol nama Menpora Zainudin Amali yang akan pasang badan.
Kubu pertama dan keduanya sama, partai petahana yang mencalonkan Rusli Habibie dan Idris Rahim (NKRI) dukungan Golkar – Demokrat pada 2017 silam. dua nama ini yang memiliki kans kuat untuk menjadi pejabat, selain mumpuni secara kepangkatan dan eselon, keduanya mendapat restu tokoh Golkar, yang juga merangkap Menko dan Mempora. Dan asumsinya, untuk provinsi gorontalo wajar bila partai beringin ngotot, sebagai kompensasi jatah / hak Golkar dalam peta politik nasional.
Kubu ketiga, percaya Presiden Jokowi akan menyerahkan kepada Huntoyungo Putra Tapa walaupun kelahiran Sulteng, sama besar peluangnya. Tetapi kelebihannya menonjol dengan dua kandidat sebelumnyya, ia sekarang menduduki jabatan Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri. Memang urusannya (tupoksi) bidang pemerintahan dan disodorkan olek Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden. Namanya, tak dikaitkan dengan partai politik hanya memang kedekatan Tito Karnavian dengan PDI Perjuangan dan Nasdem, tak ayal Yusno dianggap calon yang paling kecil peluang, karena Nasdem dan PDI Perjuangan ditingkat pusat tak begitu tertarik melirik Gorontalo, dalam penentuan pejabatnya,ada daerah lain yang lebih prioritas.
Pejabat Gubernur seksi sebagai bahan pembicaraan warga warkop dan politisi, karena “tak keluar duit” istilah kasarnya, tapi kewenangan sama seperti gubernur definitif yang dipilih rakyat melalui proses pemilihan yang menguras kantong politisi.
Sementara kewenangan dan fasilitasnya sama, hanya memang sedikit berbeda dalam masa jabatan. Gubernur definitif masa jabatan nya 5 tahun, kalau pejabat gubernur masa jabatan bisa setahun, dari 2,5 tahun sisa masa jabatan dapat diganti bila hasil evaluasi Presiden manakala tak menjalankan tugas pemerintahan secara baik.
Terlepas dari itu semua, siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi, tentu itulah yang terbaik untuk rakyat agar menjalankan tugas pemerintahan, sekaligus menyukseskan pelaksanaan Pileg (pemilihan legislatif), Pilpres Pemilihan Presiden) serta Pilkada (Pemilihan kepala daerah) 2024. Secara Adil, Jujur, Netral dan Transparan, agar proses demokrasi di Gorontalo berjalan sesuai dengan nadi dan Marwah adat kita Gorontalo.
Semoga semua spekulasi analisa masyarakat kelas bawah di atas, tak akan menjadi nyata. Rakyat yakin sembari menggantungkan harapan kepada kalian pejabat gubernur nantinya. Buktikan bahwa bukan kiriman partai para politisi untuk mengumbar janji lagi.
Korsa ASN (Aparatur sipil negara) tetap terpatridalam jiwa, terpanggil demi menunaikan takdir untuk melayani masyarakat dan membersamai beragam komponen masyarakat, tanpa sekat, meng-entas-kan, KEMISKINAN dari bumi Gorontalo !
