PANDEGLANG, MEDGO.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pandeglang, menggelar aksi di Tugu Jam, Alun-alun Pandeglang, pada Selasa (23/11/21).
Ketua EK-LMND Pandeglang, Muhammad Abdullah yang kerap disapa Abdul itu menuturkan, bahwa aksi yang dilakukan adalah untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan Menteri BUMN, Erick Thohir atas dugaan bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Diketahui, nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir belakangan ini santer diberitakan oleh media terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR.
Bahkan tak sedikit juga ormas maupun partai yang melaporkan Menko Marves dan Menteri BUMN itu ke KPK untuk segera memeriksa mereka.
“Saya harap, agar KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan bisnis PCR, yang dilakukan oleh Luhut dan Erick Thohir. Lakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujar Abdul.
Abdul menuturkan bahwa KPK harus bertindak tegas dan jangan berdiam diri ataupun menutup mata dengan adanya dugaan keterlibatan dua menteri tersebut dalam bisnis tes PCR.
Dia menegaskan, di tengah situasi yang sulit seharusnya negara hadir dan membantu rakyatnya yang sedang kesusahan, bukan berbisnis dengan rakyatnya.
Pihaknya pun mendesak agar KPK segera mengambil langkah yang cepat dan tegas serta berani mengusut kasus penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh dua menteri tersebut.
“KPK jangan lambat dalam menangani kasus ini, kita dari LMND siap mendorong agar KPK segera menidaklanjuti pelaporan yang dilakukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA),” kata Abdul.
Selain itu, Sekertaris EK-LMND Pandeglang, Asep Saepullah menilai bahwa, oligarki di Indonesia saat ini melakukan prakteknya secara terang-terangan, seperti kasus bisnis tes PCR yang melibatkan dua mentri Jokowi ini.
“Pemberlakuan tes PCR, sebagai syarat perjalanan oleh pemerintahan dengan harga yang sangat mahal, merupakan praktek dari oligarki demi keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyat,” ungkap Asep.
Asep juga menuntut kepada pemerintah, agar bisa menggratiskan tes PCR untuk rakyat. Karena menurutnya, ditengah situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini, ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya.
“Jangankan untuk membayar tes PCR dengan harga semahal itu, untuk makan saja rakyat masih banyak yang kesusahan. Pemerintah seharusnya bisa memperhatikan rakyatnya yang sedang kesusahan. Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai ajang bisnis. Maka dari itu, gratiskan tes PCR untuk rakyat, sebagai bentuk kepedulian pemerintah,” tutup Asep.
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memang menjadi program kerja yang dijanjikan Presiden Jokowi. Tetapi, dengan adanya dugaan keterlibatan kedua menteri Jokowi dalam bisnis tes PCR, itu sudah jelas mencoreng nama baik Presiden sebagai kepala negara. Oleh karena itu, KPK harus segera bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. (*).
