Tolak Pengadaan Mobil Pimpinan DPRD, Fraksi Nasdem -Amanah Walk Out !

Gorontalo, Medgo.ID — Sikap pro-rakyat rakyat ditunjukan Fraksi Nasdem Amanah DPRD Provinsi Gorontalo, saat sidang peripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.

Sikap tersebut diwujudkan dengan menyatakan keluar dari ruang sidang paripurna, saat DPRD Provinsi Gorontalo akan mengesahkan APBD-Perubahan, pada Senin (23/08/2021).

Sebelum melakukan walk out (keluar dari persidangan), Ketua Fraksi Nasdem Amanah Yuriko Kamaru menyampaikan sikapnya, akan meninggalkan sidang terkait dewan tetap menyetujui anggaran mobil inas pimpinan dewan, serta anggaran pembangunan lahan yang dialokasikan begitu besar, sementara pemerintah lagi fokus penanganan pandemi covid-19.

Kredit Mobil Gorontalo

Sikap Ketua Fraksi Nasdem Amanah tersebut sontak diikuti seluruh anggotanya, masing masing Sofian Puhi (Wakil Ketua DPR dari Nasdem), Adhan Dambea, Loly Yunus, Indriani Dunda, Fadli Hasan serta anggota lainya.

Fraksi Nasdem Amanah menilai, anggaran mobil dinas pimpinan, sekiranya dialokasikan untuk UMKM dan lain akan lebih bermanfaat, ketimbang pengdaan mobial yang belum mnedesak.

Untuk anggaran Islamic Center, menurut Fraksi oposisi Nasdem Amanah, prioritskan saja pembebasan lahan, dengan jumlah yang secukupnya, nanti pada pembahasan APBD induk 2022 baru dikebut.

Menanggapi sikap Fraksi Nasdem Amanah, Pimpinan Deprov Gorontalo, tentu menghargai langkah politik itu. Namun, mereka heran, sebab sejak awal pemahasan semua Komisi sepakat tekrait pengadaan mobil dan anggaran pengadaan Islamic Center.

Hal itu terungkap setelah disampaikan oleh  Ketua DPRD gorontalo Paris Jusuf, menurutnya sah saja meninggalkan ruang sidang, dan ia selaku pimpina menghargainya. “Kami Heran dengan merdeka, sebab semua komisi  diawal menyetujui, namun saat penetapan keluar,” kata Paris.

Senada dengan Ketua DPRD, Kris Wartabone geram  sikap Politik Fraksi Nasdem Amanah, sebab, usulan mobil pimpinan dari Pemprov, dan semua pimpinan menyetujuinya, tak terkecuali Wakil Ketua dari Nasdem.

Penolakan Mobil Dinas, yang di anggap kak peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di tengah berjuang  melawan hidup saat pandemi, tak dapat diukur dengan adanya anggaran mobil pimpinan. Kerna ini sudah menjadi kebutuhan pimpinan, yang sejak awal dilantik tak belum ada mobil baru.

Sementara, anggota biasa mendapatkan fasilitas tunjangan uang kendaraan dan mereka pimpinan tak mendapatkan nya.

Dan Kris menegaskan alokasi anggaran untuk Covid sudan dialokasikan, mobil dan  Masjid Islamic Center memang sudah mendesak untuk dibangun, sebagai bukti komitmen Pemprov mewujudkan pembangunannya diakhir periode dalam bentuk  fisiknya, agar gubernur selanjutnya yang akan melanjutkan.(MDG)