Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Mencegah Kebocoran Uang Rakyat

Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Mencegah Kebocoran Uang Rakyat
Zulfikar Pemerhati Sosial Kemasyrakatan

Oleh : Zulfikar *

PRINSIP  akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan Dana Desa menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyampaiakan kepada warga baik melalui  sarana seperti website pemerintahan desa, baliho, hingga laporan rutin yang disampaikan aparat desa kepada masyarakat dipapan pengumuman.

Selaku penulis, yang juga ahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sinjai serta Tokoh Pemuda Desa Duampanuae, bahwa Kucuran Dana Desa (DD) harus digunakan sebaik-baiknya untuk membangun infrastruktur desa,  dan warga desa wajib mengetahui pengelolaan DD tersebut sebagaimana yang di amanatkan UU Desa,  keterbukaan informasi bagi masyarakat desa yang sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Memperoleh Informasi Publik adalah hak setiap individu yang dijamin oleh negara (Pasal 4 Ayat (1)).

Adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintahan Desa, seperti dalam Pasal 27 yang mewajibkan Kepala Desa untuk ;  pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota; Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; Ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan Kempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Hal ini senada dengan amanat UU KIP, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik (Pasal 11 ayat (1) huruf a).

Tidak Seperti yang terjadi di Desa saya yaitu Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang dalam proses pembangunannya di anggap tidak transparan karna banyaknya pembangunan fisik, yang tidak ada papan informasi untuk transparansi penggunaan anggaran sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan hal itu.

Dalam proyek pembangunan infrastruktur harus dipasang papan untuk transparansi ke masyarakat, sehingga tidak ada timbul kecurigaan dari masyarakat, atas pengelolaan proyek itu. Kalau ada proyek fisik, papan proyek wajib dipasang.

Dengan adanya transparansi anggaran, warga bisa mengetahui berapa jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh desanya masing-masing.

Masing-masing desa menerima dana yang bersumber dari APBN dan APBD saat ini. Makanya disetiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada warganya dan realisasi kegiatan lainnya di Pemerintah Desa.

Dalam penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan oleh desa untuk memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam desa. Seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Olehnya itu saya meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan untuk mengevaluasi atas kinerja Pemerintah Desa Duampanuae. Terimah kasih !
* ) Pemerhati Sosial Kemasyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here