Bonebol, Medgo.ID — Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dan instansi diharapkan terus berjalan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan bebas dari praktik korupsi.
Demikian yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko, pada Rakor Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023, yang digelar lewat zoom meating langsung dari Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Zoom meting yang diikuti langsung Inspektur Bone Bolango Fredy H. Achmad. Ia mengatakan Pemerintah Bone Bolango berkomitmen teguh dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, komitmen menciptakan perbaikan birokrasi perlu diwujudkan pada orientasi hasil, sehingga tidak semata berorientasi pada prosedur, proses dan rutinitas monoton.
Mengutip uraian dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Widjanarko,
“Birokrasi harus mampu menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjamin bahwa program itu terlaksana,”jelas Inspektur Fredy H. Achmad. (Adv/IH)
