Sebanyak 14 OPD Pemprov Gorontalo Terima Penghargaan Statistik

Kota Gorontalo, MEDGO.ID – Sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima penghargaan sebagai produsen data kolaboratif dan responsif dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Penghargaan diserahkan oleh Plh Sekdaprov Gorontalo Handoyo Sugiharto pada pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas ASN Pengelola Data di Hotel Fox, Kota Gorontalo, Rabu (18/9/2024).

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Rifli Katili menjelaskan, penghargaan ini diberikan kepada OPD yang telah menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral ke BPS. Kegiatan statistik ini kemudian diverifikasi dan validasi sehingga terbit rekomendasi statistik dari BPS.

“Rekomendasi ini menjadi penting untuk memastikan penyajian standar data dan meta data di OPD berkualitas. Pada gilirannya, kualitas data sektoral di Provinsi Gorontalo semakin baik,” kata Rifli.

BACA JUGA :  Wakil Kepala SMKN 1 Gorontalo Klarifikasi Pernyataan Terkait Video Pemukulan Siswa yang Viral

Lebih lanjut, katanya, untuk meningkatkan kualitas data sektoral, pihaknya telah mengembangkan aplikasi e-data sektoral menjadi open data Gorontalo. Aplikasi ini sudah terhubung dengan Satu Data Indonesia.

“Tahun 2023 kita sudah berhasil mengumpulkan 667 daftar data yang tersebar di 34 OPD. Dari jumlah itu, 429 data telah teridentifikasi yang dikelompokkan menurut hasil kegiatan, yakni data hasil registrasi kependudukan. Data hasil kegiatan survei, data hasil kegiatan kompilasi produk administrasi dan data hasil kegiatan pendataan lengkap. Sementara 248 data sedang diidentifikasi,” bebernya.

BACA JUGA :  Sektor Pertanian Tempati Porsi Terbesar Dalam Menggerakan Perekonomian Gorontalo

14 OPD penerima penghargaan statistik, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kominfo dan Statistik.

BACA JUGA :  DPRD Bone Bolango Umumkan Susunan Komisi-Komisi Periode Terbaru

Berikutnya, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.