JAKARTA, MEDGO.ID – Di tengah gencarnya gelombang aksi penolakan terhadap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI menjadi tiga periode, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Selasa (12/4/2022), di Istana Negara, Jakarta, melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022.
Nama-nama anggota KPU yang dilantik sebagai berikut:
1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy’ari
3. Mochammad Afifuddin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
Nama- nama anggota Bawaslu yang dilantik antara lain:
1. Lolly Suhenty
2. Puadi
3. Rahmat Bagja
4. Totok Hariyono
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (12/4/2022), usai melantik, Joko Widodo mengatakan bahwa para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru dilantik agar segera tancap gas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Para anggota KPU dan Bawaslu agar segera menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan”, tandas Joko Widodo.
Lebih lanjut Joko Widodo menyampaikan bahwa tahun 2024 adalah kali pertama penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak.
Oleh karena itu, imbuh Joko Widodo, tahapan pemilu yang dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang, KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, serta menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
“Saya berpesan kepada KPU agar menekankan pendidikan politik pada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan gembira. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat”, tandas Joko Widodo.
Menutup pernyataannya, Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah mendukung KPU dan Bawaslu sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan. (*).
