JATENG, MEDGO.ID – Memasuki musim tanam kali ini, para petani di Kabupaten Sragen Jawa Tengah, mengeluh karena sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di kios maupun penyalur resmi.
Apalagi saat ini, para petani telah membuat persemaian dan sangat membutuhkan pupuk untuk pemupukan persemaiannya. Mereka pun mendesak pemerintah agar segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan pupuk.
Pardi salah seorang petani dari Kecamatan Tanon mengatakan bahwa dirinya sudah menanyakan ke kios penyalur pupuk bersubsidi namun pemilik kios menyampaikan belum ada droping pupuk bersubsidi.
“Karena sangat membutuhkan, dengan terpaksa saya membeli pupuk non subsidi yang harganya Rp. 10 ribu per kilogram. Saya hanya membeli sebanyak 10 kilogram”, kata Pardi. Seperti dikutip dari RRI.go.id, Selasa (3/11/2020).
Pardi menambahkan bahwa pada tahun sebelumnya setelah panen pupuk bersubsidi sudah ada di kios penyalur pupuk, tapi kali ini yang ada hanya pupuk non subsidi dan itupun harganya sangat tinggi.
“Pupuk urea bersubsidi harganya cuma Rp. 95 ribu per zak isi 50 kg tapi untuk yang non subsidi harganya per zak mencapai Rp. 275 ribu”, papar Pardi.
Sementara itu, anggota DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto, terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi, mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal klasik yang selaku terjadi secara berulang setiap tahunnya.
“Saya sinyalir ada yang bermain di mata rantai distribusi pupuk dan saya juga sudah mengatongi data para penyalur pupuk yang nakal. Untuk itu, saya minta kepada pemerintah dan otoritas yang berwenang menangani pupuk bisa lebih tegas lagi menindaklanjuti kasus tersebut”, ungkap Bambang.
Politisi Golkar itu menegaskan bahwa sumber utama yang menjadi keterlambatan penyaluran pupuk adalah pada mata rantai distribusinya. tersebut. Bambang meminta kepada distributor jika ada penyalur yang nakal agar segera memberhentikannya dan diganti dengan yang baru yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik pada para petani.
Kelangkaan pupuk yang terjadi untuk tahun 2020, ternyata tidak hanya oleh adanya lambatnya pendistribusian dan adanya penyalur yang nakal tapi disebabkan juga oleh anggaran untuk subsidi pupuk dari pemerintah pusat yang hanya bisa untuk pengadaan pupuk sebanyak 7,9 juta ton saja.
Beberapa waktu yang lalu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa penyebab pupuk subsidi langka karena adanya pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibanding tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2019, kita mendapatkan alokasi sebanyak 8,8 juta ton, itu totalnya ya. Nah di tahun 2020 itu kita hanya mendapat alokasi sebanyak 7,9 juta ton. Jadi ada selisih besar kan”, kata Sawo Edhy, Rabu (23/9/2020), seperti dikutip dari laman kementan.go.id.
Menurut Sarwo, Kementan sudah mengusulkan alokasi pupuk di tahun 2020 sebesar 9,1 juta ton. Namun usulan tersebut tak dipenuhi, sehingga untu tahun 2020 anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi hanya cukup untuk 7,9 juta ton saja. (AD1).
