BONEBOL – Penyaluran bantuan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dinilai bermasalah oleh anggota DPRD Bone Bolango yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Covid-19 Bone Bolango.
Ketua Fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango, Tahir Badu, mengatakan keberatan jika penyaluran bantuan JPS yang dalam bentuk bahan pokok itu, masih menggunakan pihak ketiga.
“Hari ini Fraksi Gerindra menolak dan tidak menerima kalau masih akan disalurkan melalui pihak ketiga,” ujarnya dalam rapat panitia kerja Covid-19 di aula kantor DPRD Bone Bolango, Sabtu, (09/05/2020).
Tahir menilai, Sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Seharusnya per kepala keluarga penerima bahan pokok itu senilai Rp 200 ribu, namun ditemui bahan pokok yang disalurkan hanya sekitar Rp. 135 ribu.
“Kami tahu anggarannya, yang kami alokasikan 200 ribu per paketnya. Apabila seperti ini, akan kami laporkan ke pihak kepolisian untuk diproses dan ditelusuri,” tegas Tahir Badu dengan suara keras. Kondisi Tahir Badu yang marah itu beredar luar ditangan masyarakat dalam bentuk video singkat dan viral di media social.
Kepala Dinas Sosial Bone Bolango, Dian Susilo, menyampaikan pihaknya tidak berniat menyalahgunakan anggaran JPS.
“Kami tidak ada niat sedikitpun untuk menyalah gunakan anggaran JPS,” jawab Dian saat RDP di kantor SPRD Bone Bolang,”(Adv)
