KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Penerimaan pajak di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mencapai Rp1.000.407.230.584. Angka tersebut melampaui target yang diamanahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gorontalo sebesar Rp965,8 miliar atau 103,58 persen. Capaian tersebut mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,23 persen dibandingkan penerimaan tahun 2022.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo saya mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Gorontalo utamanya seluruh wajib pajak baik badan maupun individu yang telah patuh membayar pajak tepat waktu. 71 persen total penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Ini menunjukkan pajak memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, saat membuka pengumpulan pajak KPP Gorontalo di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Rabu (26/6/2024).
Tahun ini, penerimaan pajak di Gorontalo ditargetkan sebesar Rp1,06 triliun. Guna mencapai target tersebut, Sofian mengajak seluruh wajib pajak untuk mendukung KPP Pratama Gorontalo dengan patuh dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.
Sementara itu Kepala KPP Pratama Gorontalo Primadona Harahap menjelaskan, selain terus melakukan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satu bentuk inovasi KPP Pratama Gorontalo adalah layanan Bentor822 atau Bantuan Pelayanan Kantor 822. 822 merupakan kode KPP Pratama Gorontalo. Bentor822 adalah layanan konsultasi online atau dare yang dapat diakses melalui aplikasi pesan Whatsapp di nomor 0811 4321 822.
“Harapannya layanan ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang layanan perpajakan tanpa terkendala harus datang ke kantor pajak,” ujar Primadona.
Pada kegiatan pengumpulan pajak, KPP Pratama Gorontalo memberikan penghargaan kepada wajib pajak dengan kontribusi terbesar dan atas pemenuhan dalam penyampaian SPT. Ada tiga kategori yang diberikan yaitu wajib pajak badan atau korporasi, wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak instansi pemerintah. (Adv/IH)