JAKARTA, MEDGO.ID – Pemanggilan terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Leon Alvinda Putra bersama jajaran kepengurusannya, serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI, oleh pihak Rektorat melalui Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, pada hari Ahad 27 Juni 2021, adalah sebagai imbas dari unggahan BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan memberikan gelar Jokowi sebagai “King of Lips Service”.
Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Affandi Ismail selaku Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO, Senin (28/6/2021).
Affandi mengatakan bahwa pemanggilan tersebut sebagai hal yang sangat nyata dan terang, dimana mimbar dan kebebasan akademik di kampus telah direnggut akibat kooptasi dan intervensi penguasa terhadap pimpinan perguruan tinggi.
“Sebagai generasi muda, pelajar dan mahasiswa Indonesia, tentunya kita semua patut mempertanyakan perihal pemanggilan itu yang terkesan sangat reaksioner dan adanya kepanikan disana”, kata Affandi.
Pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad, lanjut Affandi, juga memunculkan berbagai pertanyaan.
“Nah ini ada apa? Harusnyakan hari libur. Dan bukankah kebebasan menyampaikan pendapat juga sangat terbuka lebar di dalam kampus”, ungkap affandi, dengan nada tanya.
Affandi menambahkan bahwa Universitas Indonesia adalah representasi dan sekaligus patron kampus besar di Indonesia. Sehingga, kalau pihak Rektorat UI memperlihatkan indikasi telah terkooptasi dengan kepentingan kekuasaan, lalu bagaimana dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia?
“Perjalanan sejarah perubahan bangsa ini, tidak lepas dari peran strategis civitas akademika yang salah satunya adalah mahasiswa sebagai agent of change, moral of forces dan social of control dengan optimalisasi sikap kritisnya”, tandas Affandi.
Menurut Affandi, terkait label Jokowi sebagai King of Lips Service, hal itu bisa dibenarkan, dengan melihat dan merasakan banyaknya janji-janji politik Jokowi yang sampai saat ini belum mampu direalisasikannya m, padahal saat ini adalah periode ke dua Jokowi menjadi presiden RI.
Lebih lanjut Affandi menyampaikan bahwa persoalan multi dimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia, semakin memperjelas kegagalan Jokowi sebagai presiden RI, setelah memimpin lebih kurang tujuh tahun. Terutama jika kita melihat masa depan pendidikan, ekonomi, hukum dan kesehatan bangsa kita yang semakin terpuruk dengan salah satu indikasinya adalah di bidang ekonomi yaitu hutang luar negeri yang semakin meroket naik ditambah pelemahan yang terjadi terhadap institusi KPK yang salah satunya adalah melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Idealnya, kata Affandi, di era demokrasi seperti saat ini, Jokowi harus tampil digarda terdepan memberi contoh praktek berdemokrasi yang ideal, baik dan benar, dimana rakyat diberikan kedaulatannya untuk memberikan saran, masukan dan kritik bahkan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai dapat merugikan rakyat banyak dan tidak senafas dengan cita ideal reformasi, namun faktanya Jokowi semakin menunjukkan tangan besinya.
“Sehingga benar adanya jika dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat gelar “King of Lips Service” disematkan kepada Jokowi, karena beliau pernah menyatakan rindu ingin di demo agar pemerintahannya dapat dikontrol, tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda jika kita melihat bahwa masih ada beberapa aktivis mahasiswa yang sampai saat ini ditahan karena melakukan aksi penolakan terhadap Undang-undang Omnibuslaw”, ungkap ketua PB HMI MPO itu.
Lebih jauh, Affandi mengatakan bahwa sudah saatnya pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya dan PB HMI MPO tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap kritis yang diperlihatkan oleh BEM UI khususnya kepada Ketua BEM UI.
Dalam situasi seperti sekarang ini, tandas Affandi, pemimpin mahasiswa di seluruh penjuru negeri harus bersatu untuk melawan bentuk keresahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim ini, karena langkah para pemimpin mahasiswa, OKP, Ormas, Masyarakat sipil, sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang berani berkata benar walaupun itu tidak menyenangkan penguasa dan kroni-kroninya.
“PB HMI MPO juga sangat menyayangkan dan mengkritik keras kalau masih ada pihak, apalagi dia dari kalangan akademisi, yang mencoba pasang badan atas kebobrokan penguasa”, tutur Affandi.
Untuk itu, lanjut Affandi, PB HMI MPO mengajak seluruh lapisan gerakan, baik yang tergabung dalam BEM Mahasiswa, Gerakan Cipayung, gerakan OKP, maupun Gerakan Ormas, untuk bersama-sama berkoalisi bersatu melawan bentuk kekisruhan yang terjadi di negeri ini.
“Jokowi selaku presiden harus benar-benar memperlihatkan sikap kepemimpinannya yang tidak anti kritik dengan bertindak untuk menghentikan semua kegaduhan dan tidak bersifat intervensi terhadap gerakan mahasiswa”, pungkas Affandi.(*).
