JAKARTA, (MEDGO.ID) – Langkah politik pemerintah tanpa melalui konsulatasi dengan DPR, yang menaikan iuran BPJS, menuai kritik dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini bukti bahwa pemerintahan ini tak memahami kondisi rakyat.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Netty Prasetiyani, sangat keterlaluan. Padahal masyarakat tengah diperhadapkan dengan berbagai persoalan, hidup, ini ditambah lagi dengan pemerintah menaikan iuran BPJS.
“Ini kado pelantikan buat rakyat yang sedang sekarat, menanggung beban berat. September lalu DPR telah menyatakan penolakan usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS peserta mandiri. Pemerintah diminta untuk cleansing data kepesertaan dan mencari cara lain untuk menutup defisit BPJS. Lho, kok, langsung naik. Seperti mencari jalan pintas saja atas defisit BPJS?,” ujar Netty di Senayan, usai menghadiri pelantikan pimpinan Komisi IX DPR RI, pada Rabu (30/10).
Menurut Netty, harusnya pemerintah peka dengan keadaan yang dihadapi masyarakat, belum lagi kenaikan iuran BPJS tanpa adanya proses pembenahan dan pemilahan data kepesertaan dapat dipastikan akan membebani masyarakat.
“Beranikah BPJS menjamin bahwa seluruh peserta PBI itu memang orang yang berhak menerima? Sebaliknya, sekitar tiga puluh dua juta yang didata sebagai peserta mandiri, yang dikatagorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah, yang 50%-nya menunggak iuran itu, benarkah memiliki kemampuan untuk membayar?” tanya Netty mengutip data jumlah PBPU yang disebutkan Wakil Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
Netty berani mempertanyakan itu karena dalam pengalaman lapangannya sebagai Ketua Team Penggerak PKK Jawa Barat selama 10 tahun, ia banyak mengadvokasi kasus rakyat yang sakit dan tidak bisa mendapat layanan BPJS karena menunggak iuran sebagai peserta mandiri, “Bayangkan bagaimana seorang tukang gorengan yang istrinya jadi buruh cuci, anaknya tiga, harus membayar BPJS lebih dari dua ratus ribu setiap bulan. Padahal belum tentu juga mereka datang ke faskes kalau sakit,”.
Oleh karenanya, Aleg PKS Dapil Jabar VIII ini berharap, ke depannya pemerintah harus membantu BPJS untuk membenahi diri dengan baik.
“Kedepan semoga bisa berkolaborasi secara harmonis dengan lembaga negara terkait, melayani dengan kemudahan akses pada peserta, memiliki manajemen yang transparan, meringankan dalam kerjaasama dengan mitra, dan sukses serta sehat dalam perspektif semua komponen dalam ekosistem kesehatan. Jika begitu, sebagai anggota Komisi IX yang bermitra dengan BPJS, saya akan membela BPJS,” tutupnya.(MDG-05/rilis)
