Penulis: Rusdianto Samawa, Salasatu Pendiri LBH Nelayan Indonesia
___________________
Sektor Kelautan dan Perikanan (KP) memiliki rentetan kasus korupsi terbanyak sejak periode Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiri. Memang setiap era kepemimpinan sebuah lembaga negara, terlebih lagi dengan cara pemimpin lakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum nakal. Pusaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berbagai menteri terlilit dalam kasus dugaan suap atau korupsi.
Skandal kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan Indonesia menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang sangat progresif. Indikator peningkatan itu, seiring munculnya kasus – kasus serupa yang berulang, baik yang lama maupun yang baru. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring itu juga, jumlah (kuantitas) kasus dan kerugian keuangan negara sangat tajam meningkat. Kasus tindak pidana korupsi di sektor kelautan dan perikanan pada kurun waktu 1999 hingga 2020 semakin sistematis dan terorganisir.
Penegakan hukum belum maksimal dalam menuntaskannya. Pengusutan dugaan atas berbagai kasus belum benar – benar dilakukan dan menghukum semua koruptor disektor Kelautan dan Perikanan. Sehingga penegak hukum agar menyelidiki secara tuntas kasus – kasus dugaan korupsi tersebut, baik yang sejak awal hingga saat ini..Kasus tindak pidana korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula, baik dari aspek pencegahan maupun penanggulangan.
Salah satu aspek yang terpenting adalah proses penegakan hukum yang dilakukan secara cermat dan komprehensif sesuai fakta yuridis dan empirik, sehingga penegakan hukum penuh keadilan, kepastian, dan manfaat. Pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan harus dihukum “berat” sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Kenyataan, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan ini banyak kasus korupsi sektor kelautan dan perikanan sudah tersangka, tetapi tidak ditahan dan tidak diproses hukum, bahkan tersangka bebas keliaran, melancong dan bepergian kemanapun, seperti mantan direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menjerat tiga direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam OTT yang dilakukan di Jakarta dan Bogor. Total ada sembilan orang yang diamankan pada Senin (23/9/2019) terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. Tiga pejabat yang berada di jajaran direksi. OTT dilakukan terkait adanya transaksi haram antara Perum Perindo dan pihak swasta. Diduga terjadi suap terkait jatah kuota impor jenis ikan tertentu. Dalam kasus impor ikan, KPK menetapkan dua orang yakni eks Dirut Perum Perindo dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) yang mendapatkan kuota impor ikan dari Perum Perindo. Dugaan keduanya, menerima suap USD 30 ribu. Uang suap diberikan agar mendapat jatah kuota impor.
Setelah 250 ton ikan berhasil di impor oleh PT NAS, kemudian ikan-ikan tersebut berada di karantina dan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Berdasarkan keterangan MMU, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo. Dalam perkembangan, per November 2019, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo. Dua pejabat itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka.
Kedua saksi itu ialah Direktur Logistik PDSKP Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag serta Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, sebagai saksi terkait kasus suap impor ikan di Perum Perindo untuk tersangka. Pada November 2019 KPK juga periksa saksi salah seorang mantan karyawan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan unsur swasta dan Manajer Operasional CV Dua Putera untuk tersangka.
Pada Januari 2020, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait kuota impor ikan yang melibatkan mantan Direktur Utama Perum Perindo, Selasa (7/1/2020). Sebanyak tiga dari empat saksi yang diperiksa merupakan petinggi Perum Perindo, adalah Direktur Operasional Perum Perindo, Kepala Desk Perum Perindo serta Kepala Departemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Perindo. Adapun seorang saksi lainnya adalah Cluster Director of Government for Ritz-Carlton & JW Marriott. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka. KPK juga memanggil sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai saksi yang diperiksa dalam kasus suap izin impor ikan tahun anggaran 2019. Bersaksi untuk tersangka dua tersangka.
Penegak hukum sudah banyak memegang bukti, hasil eksaminasi, investigasi, rekomendasi dan hasil pemeriksaan dalam persidangan maupun belum diproses kasusnya, seperti skandal kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, dan Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan uang yang dikembalikan. Artinya, ketiga kasus tersebut, satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakan dalam asas terbuka, transparan sehingga ada rasa keadilan bagi masyarakat pesisir Indonesia. Masih banyak rentetan kasus korupsi.
Terbaru, tahun 2020 mantan Menteri KKP ditangkap karena kasus ekspor benih lobster. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari San Fransisco, AS. Kemudian, Menteri KKP Era Presiden SBY, terindikasi proyek pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) di Ditjen pengawasan sumber daya kementerian kelautan dan perikanan TA (2012-2016). KPK telah menjelaskan konstruksi perkara korupsi dalam proyek pembangunan 4 Unit Kapal 60 Meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) itu.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS) dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG). Panitia pengadaan pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012. Kemudian, pada Oktober 2012, menetapkan PT DRU sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal SKIPl dengan nilai Rp558.531.475.423 atau saat itu setara 58.307.789 dolar AS. Pada Januari 2013, ARS yang menjabat sebagai PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I dengan nilai kontrak 58.307.789 dolar AS.
Begitu pun, skandal kasus gratifikasi pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada pengadaan Kapal SKIPI Orca 1-4. Padahal, KPK sendiri telah mengetahui ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek tersebut. Jadi KPK harus menuntaskan kasus tersebut, minimal memanggil mantan pejabat – pejabat Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam kasus tersebut. Walaupun berjalan pelan tetapi aktor dibalik kasus tersebut belum terungkap sama sekali. Berbagai nama yang digunakan disana dalam kasus gratifikasi kapal itu juga belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut yang tentu belum memenuhi rasa keadilan. Maka penegakan hukum harus secara menyeluruh, tidak tumpang tindih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera menuntaskan kasus gratifikasi pejabat KKP pada kasus korupsi pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Kapal SKIPI Orca 1 – 4. Hal tersebut di duga diterimanya fasilitas sebesar Rp 300 juta ke tim KKP saat kegiatan factory acceptance test di Jerman. KPK sendiri mengetahui bahwa ada banyak istilah pemberian fasilitas dalam pengadaan proyek. Walaupun saat ini berjalan pelan. Tetapi aktor dibalik kasus tersebut belum terungkap.
Berbagai nama yang digunakan di sana dalam kasus gratifikasi kapal Orcha 1 – 4. KPK juga sudah belum sepenuhnya mendalami lebih lanjut apakah ada dan siapa yang membiayai. Tentu belum memenuhi rasa keadilan. Padahal KPK sudah mengetahui ada korupsi dalam pengadaan empat kapal yang diajukan oleh KKP. Kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) untuk mengejar maling ikan.
Skandal kasus tahun lalu saja, mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Perum Perikanan Indonesia (Perindo) dalam impor ikan. Total ada sembilan orang yang diamankan, terdiri dari jajaran direksi Perum Perindo, pegawai Perum Perindo dan pihak swasta. Dari semua saksi yang telah dipanggil KPK untuk dihadirkan dalam persidangan, belum maksimal dalam pendalaman terhadap modus korupsi impor ikan sehingga terkesan lamban dan penuh Lika liku. Belum bisa masyarakat pesisir menilai baik dalam memenuhi kriteria berkeadilan bagi masyarakat.
Skandal kasus tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan dan pembangunan kapal perikanan tahun anggaran 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah diproses oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga kini belum ada satupun penetapan tersangka pada perkara tersebut. Padahal, material kapal dan mesin yang dibuat tidak ada. Walaupun pembangunannya ada. Namun, mangkrak, tidak terpakai karena tidak sesuai spek yang dibutuhkan masyarakat. Waktu itu, seluruh nelayan Indonesia menolak kapal-kapal fiber bantuan KKP karena tidak sesuai spesifikasi, tidak berizin Kemenhub, tidak berizin SIPI dan SIKPI dan terindikasi terjadi korupsi anggaran negara, dimulai dari tender hingga distribusi kapal.
Kejagung harus segera meningkatkan status hukum dari semua kasus yang ada. Penyidik hanya tinggal menunggu laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dan BPK terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kejagung bersama BPKP dan BPK segera menindak lanjuti hasilnya. Jangan diamkan masalah korupsi sektor kelautan dan perikanan agar segera dituntaskan. Jangan lama-lama nanti hilang, segera perjelas posisi kasusnya supaya masyarakat memenuhi rasa keadilannya.
Kasus proyek pengadaan mesin kapal perikanan yang disidik Kejagung berawal ketika KKP pada 2016 pengadaan mesin kapal perikanan sebanyak 1.445 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp 271 miliar. Dari jumlah unit mesin kapal itu, sebanyak 13 unit kapal senilai Rp1 miliar terpasang pada kapal yang belum selesai dibangun dan berada di galangan tanpa kontrak pada 2017. Akibatnya, pembatalan kontrak kapal, ke-13 unit mesin yang terpasang ditahan pihak galangan.
Sementara itu, tidak ada pembuatan perikatan dengan pihak galangan pada 2017 lalu. Kemudian, ada dugaan markup harga pengadaan mesin kapal perikanan saat proses e-Katalog pada 2017 itu. Pengadaan dan pembayaran mesin kapal berkaitan dengan kasus pembangunan kapal perikanan pada 2016, berawal ketika pengadaannya dengan pagu Anggaran sebesar Rp477,9 miliar dengan realisasi anggaran pembangunan kapal perikanan sebesar Rp209 miliar.
Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu pembayaran dilakukan jika satuan unit kapal telah sampai di lokasi. Namun sampai akhir 2016 dari 754 kapal baru selesai 57 kapal. Sehingga sesuai syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 kapal senilai Rp15,969 miliar.
Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan. Namun pada akhir tahun anggaran ada perubahan ketentuan soal cara pembayaran. Dari semula Turn Key, menjadi sesuai progress dengan tujuan agar meski kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan. Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tetap dibayarkan sesuai nilai kontrak secara keseluruhan sebesar Rp193,797 miliar dan untuk sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank.
Mengamati periodesasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 1999 – 2020 kasus tindak pidana korupsi kian terbuka, sederet fakta tersebut sampai hari ini belum selesai seperti pengadaan mesin kapal, pengadaan kapal perikanan, pengadaan alat tangkap, pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), kasus ekspor benih lobster, kasus pembangunan fasilitas riset dan lainnya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap izin ekspor lobster. Mestinya tidak berhenti proses hukum pada pelaku utama, namun harus buka peluang penetapan tersangka baru dari pihak swasta atau perusahaan – perusahaan yang mendapat kuota ekspor benih lobster.
Masih daftar rentetan skandal dugaan impor garam 2017 – 2018 yang merugikan keuangan negara dan petambak garam. Dalam kasus lain, seperti Disclaimers laporan keuangan KKP tahun 2014 – 2019, belum ada peran maksimal Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa siapapun yang terlibat di dalamnya terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat sehingga ada indikasi dan potensi kerugian negara sangat besar.
Sejumlah dugaan juga, bocornya uang negara, diantaranya izin lokasi AMDAL reklamasi Teluk Benoa, kerjasama Vessel Monitoring System (VMS) kerjasama Yayasan Leonardo D’caprio, penjualan dan bisnis kepiting ilegal, kerang ilegal, lobster ilegal hingga mackdown kapal nelayan yang banyak terjadi kasus sakndal. Selain itu, ada juga impor ikan, anggaran bom kapal Ikan di Satgas 115, dan pengadaan alat tangkap nelayan “Gilnet tahun 2016 – 2019.”
Beberapa fakta, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh memproses kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Pangandaran, Sabang, Karimunjawa. Namun, dalam proses penegakan hukum ada unsur ketidakadilan yakni hanya Sabang yang ditindak dengan seluruh bukti yang sudah tersita dalam bentuk barang dan uang yang dikembalikan. Artinya, ketiga tempat proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Mestinya penegakan hukum harus berdimensi keadilan dan ditegakan dalam satu kasus.
Dalam hal ini mestinya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Susi Pudjiastuti sebagai saksi dalam perkara tersebut. Jadi selama eksaminasi bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terhadap kasus proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa masih tebang pilih dan belum berkeadilan.
Sehingga upaya penegakan hukum kasus korupsi sektor Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menimbang dan memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat: perikanan, nelayan, dan pesisir. Maka penegakan hukum dari sederet skandal kasus membutuhkan sikap extra ordinary untuk fokus lakukan audit, penyelidikan dan penindakan serta penuntutan kasus disetiap sektor kelautan dan perikanan baik dari Kementerian Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Lembaga – lembaga penegakan hukum seperti, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Tipikor daerah, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar usut kasus korupsi yang masih dalam tahapan penyelidikan dan penindakan agar terungkap aktor di balik kasus – kasus yang ada tersebut. Skandal kasus lama pun, perlu ditelisik kembali, jangan biarkan ketidakadilan itu semakin merajalela.
Berharap kedepan, disektor Kelautan dan Perikanan (KP) dapat memberi kontribusi positif untuk pembangunan. Meminta komitmen KPK dan kerja keras Kejaksaan Agung agar terus berupaya selamatkan uang negara (APBN) atas seluruh kasus yang ada untuk diselesaikan. Sebaiknya, penegak hukum agar benar-benar mengusut tuntas seluruh kasus korupsi disektor Kelautan dan Perikanan (KKP) pada kurun waktu 1999 – 2020.[]
