Komisioner KPU Pohuwato, Usman Dunda Hadiri Rakor Analisa Data Ganda dan Invalid

 

 

 

KPU POHUWATO, MEDGO.ID – Menuju Penetapan DPS Pilkada Tahun 2024, Komisioner KPU Pohuwato, Usman Dunda, kembali menghadiri Rapat Koordinasi Analisa Data Ganda dan Invalid. Sabtu (03/08/2024).

 

Hadir dalam Pembukaan rakor yang dipusatkan di Yogyakarta tersebut Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap

 

Mochammad Afif, dalam sambutannya kembali menekankan pentingnya kegiatan agar data pemilih sebelum ditetapkan oleh KPU di masing-masing daerah, sudah benar-benar valid, mutakhir, akurat dan inklusif.

 

Dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024, juga kata Mochammad Afif, KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga menurutnya, penting bagi penyelenggara di semua tingkatan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik bersama lintas sektor lembaga lainya seperti Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkumham, Bawaslu dan stakeholder lainnya guna menghasilkan data pemilih yang semakin baik dan berkualitas.

 

Senada dengan itu, Kepala Divisi Rendatin KPU Pohuwato, Usman Dunda, menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk kembali mengkoordinasikan data ganda dan invalid sebelum akhirnya ditetapkan sebagai DPS.

 

“Inti kegiatan ini adalah agar supaya data pemilih nantinya akan kita tetapkan sebagai DPS benar-benar valid, mutakhir dan inklusif,” jelasnya.

 

Khusus untuk Kabupaten Pohuwato, kata Dia, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa baru saja menyelesaikan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang kemudian akan dilanjutkan secara berjenjang di tingkat Kecamatan dan Kabupaten pada 6 sampai 11 Agustus mendatang.

 

“Alhamdulillah untuk DPHP sudah di pleno oleh teman-teman PPS, Kemudian di pleno PPK itu pada 6 Agustus besok, dan setelahnya diplenokan juga di tingkat Kabupaten sekalian ditetapkan sebagai DPS,” ungkap Usman.

 

KPU Kabupaten Pohuwato, jelas Dia, juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak masyarakat pemilih. Salah satunya dengan terus menjalin koordinasi dengan semua stakeholder di daerah, termasuk antar wilayah. Mengingat Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

 

“Upaya kami adalah memastikan masyarakat pemilih benar-benar terlindungi datanya dan mendapatkan haknya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih,” pungkasnya.

 

Hadir dalam rakor kali ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagai Keynote Speaker. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU M. Syahrizal Iskandar, Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Provinsi D.I Yogyakarta, Ketua KPU Provinsi dan Anggota KPU membidangi Divisi Datin se-Indonesia, dan admin/operator Sidalih.