KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan memajukan pembangunan daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan daya saing, Provinsi Gorontalo mengoptimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo nomor 122/3/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, mengukuhkan Gubernur Gorontalo sebagai Ketua KDEKS, dengan 4 Wakil Ketua, yaitu Ketua MUI Provinsi Gorontalo, Ketua ICMI Wilayah Gorontalo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo.
Kepada para Pejabat yang baru dikukuhkan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berpesan untuk bekerja dengan lincah, efektif, dan kolaboratif, dalam mengembangkan empat fokus ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Selanjutnya, saya minta KNEKS dan KDEKS bekerja lincah, efektif dan kolaboratif dalam empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah,” tegas Wapres ketika menyaksikan Pengukuhan KDEKS Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Jumat (14/04/2023).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan, dalam mengembangkan industri produk halal, Gorontalo memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Sentra industri halal perlu dikembangkan guna menciptakan hilirisasi pada sektor-sektor tersebut.
“Salah satu komoditas primadona ekspor Gorontalo adalah jagung. Saya kira perlu didorong hilirisasinya dalam kerangka pengembangan industri produk halal, terutama dengan menggandeng UMKM,” imbaunya.
Potensi lain Gorontalo dalam industri produk halal adalah pariwisata halal. Sektor ini, menurut Wapres, secara bertahap harus ditopang dengan perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah muslim, pengembangan industri halal, dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional.
“Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat atau Zona KHAS juga perlu dibentuk, sejalan dengan program pengembangan wisata halal di Gorontalo,” imbuhnya.
Terkait industri keuangan syariah, Wapres mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Gorontalo yang membentuk Koperasi Syariah El Madani dalam kerangka pengembangan institusi mikro syariah.
“Untuk keberlanjutannya ke depan, tranformasi digital perlu menjadi prioritas. Saya harap Koperasi ini berkembang dan dapat direplikasi,” tuturnya.
Terkait pilar dana sosial syariah, Wapres meminta agar program zakat dan wakaf produktif di Gorontalo terus dikembangkan, sehingga kemiskinan ekstrem akan dapat dikurangi.
“Perlu didorong program zakat dan wakaf produktif di wilayah Gorontalo, karena sangat potensial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” urai Wapres.
“Pemberantasan kemiskinan ekstrem akan menghasilkan laba lain, seperti menurunnya angka stunting,” tambahnya.
Dalam memajukan bisnis dan kewirausahaan syariah, Wapres mendukung upaya penguatan UMKM dengan kerja sama pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
“Saya mengapresiasi upaya-upaya penguatan UMKM, antara lain, langkah yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Gorontalo melalui penyelenggaraan Road to Festival Ekonomi Syariah 2023 yang menampilkan lebih dari 300 produk dari 100 UMKM di Gorontalo,” ujarnya.
Kepada para pengurus KDEKS Provinsi Gorontalo, Wapres berpesan agar tema ekonomi dan keuangan syariah juga dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Gorontalo, untuk memperkokoh infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah.
Selain itu, Wapres meminta agar KDEKS Gorontalo menjadi jangkar penguat implementasi diversikasi kurikulum ekonomi syariah, serta sosialisasi dan edukasi mengenai inklusi ekonomi dan keuangan syariah.
“Libatkan pula pemangku kepentingan strategis, seperti OJK dan FKUB,” pungkas Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer melaporkan, di sektor ekonomi kreatif, Provinsi Gorontalo memiliki 7 pelaku usaha di bidang fashion muslim yang bergerak di industri karawo atau sulaman karawo. Ia berharap, KDEKS Provinsi Gorontalo terus mengembangkan produk halal di sektor lainnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Komite Daerah Ekomoni Keuangan Syariah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan potensi produk halal yang ada di Provinsi Gorontalo, menjadi komoditi ekspor UMKM yang mendukung target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal terkemuka didunia,” ujar Hamka. (IH)
