Asahan, MEDGO.ID – Kick Off Meeting Opini WTP LKPD Pemprov Sumut (Pemrovsu) dan Pemkab/Pemkot di Hotel Adimulia, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Medan, Senin (14/8/2023).
Dihadiri Koordinator Bidang Keuangan Daerah Kemendagri, Yohanes Sena, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani serta Kepala Daerah se-Sumut.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dalam sambutannya mendorong agar semua Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sumut bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
WTP merupakan tanda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Menurut Edy Rahmayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bukan hal yang mudah untuk meraih hal tersebut, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan Kick off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda.
Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Mendekati hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” kata Ismael Parenus Sinaga, yang juga merupakan ketua panitia acara ini.
Ditempat yang sama Bupati Asahan H. Surya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Bupati menambahkan, kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, agar seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat menambah wawasan terkait penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
WTP memang bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun esensi yang harus diperhatikan adalah bagaimana daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
“Terutama yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ZF)
