Bandung, MEDGO.ID — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) lewat jaringan medianya dituntut ikut berantas berita hoax serta ujaran kebencian (hate speech) yang belakangan kian marak.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa saat mengukuhkan kepengurusan JMSI Jawa Barat periode 2020-2025 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/1).
Teguh mengawali sambutan dengan meluapkan perasaannya seakan kembali ke kampung halaman.
Diceritakan Teguh, dirinya pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Padjajaran. Selesai dari pendidikan di Unpad, ia lalu terbang ke luar negeri menyelesaikan S2 di University of Hawaii at Manoa (UHM). Saat ini, sosok wartawan senior ini kembali ke Unpad untuk menyelesaikan program doktoralnya.
Provinsi Jabar, kata Teguh menjadi satu dari sedikit provinsi berbadan besar di Republik Indonesia. Bahkan, diperkirakan dalam satu tahun ke depan, penduduk di Jabar mencapai 60 juta jiwa.
Sebab itu, Teguh menilai tugas Ketua JMSI Jabar beserta jajaran menjadi sungguh berat. Sebab, mereka harus mengelola perusahaan pers anggota JMSI yang profesional, sehat, memiliki kemampuan managerial.
Teguh juga meminta perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Melainkan, turut membantu tumbuh kembang pelaku usaha baru di Jabar.
“Saya senang saudara kita dari Kadin bisa hadir dalam dialog mengenai pemberantasan korupsi usai acara ini,” tandas Teguh, yang dilansir dari RMOL Banten
Teguh yang juga dosen UIN Jakarta berpesan, tugas pengurus JMSI Jabar memastikan wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang bergabung dengan JMSI memiliki kompetensi, niat baik, dan iktikad baik.
“Kemudian tidak terpengaruh untuk ikut menyebarluaskan ujaran kebencian, tidak terpengaruh untuk menyebarkan kabar bohong. Karena semua hal itu merupakan masalah besar yang kita hadapi,” lanjutnya.
Pekerjaan JMSI menjadi sedikit rumit, kata Teguh, karena publik sulit untuk memisahkan dan membedakan, mana informasi yang merupakan karya pers yang dikerjakan dengan kaidah jurnalistik yang ketat dan mana informasi yang bukan karya pers.
“Kenapa? Karena kedua jenis informasi ini hadir dari platform yang sama. Jadi ada dua hal besar yang menggunakan platform yang sama. Nah ini tugas kita untuk melakukan penyidikan,” kata dia.
Selain itu, JMSI akan berupaya mencegah berita bohong, ujaran kebencian, dan lainnya layaknya KPK yang memiliki pencegahan korupsi. Selanjutnya, JMSI juga perlu melakukan pendidikan anti hoax karena di KPK ada pendidikan antikorupsi.
Kedua hal itu tentunya tidak hanya diperuntukan bagi orang yang memproduksi informasi. Melainkan, bagi kelompok masyarakat pembaca dan pengguna platform yang sekarang ini sangat dipengaruhi jalan pikirannya dengan informasi.
“Karena informasi sudah tidak berjarak dengan kita. Informasi itu, ya di kantong kita,” ucap Teguh.
Dengan demikian, ia berharap semua pihak mempercayai kawan-kawan JMSI Jabar karena para pengurus tentunya memiliki itikad baik sebagai dasar untuk mendirikan JMSI Jabar.
“Berkenanlah menjadi partner mereka, tetapi jangan takut untuk menyampaikan informasi yang tidak lengkap kepada JMSI Jabar. Misalkan ada (informasi) yang dikeluarkan dari anggota JMSI Jabar,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua KPK, Firli Bahuri; Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun; Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan; Plt. Walikota Cimahi, Ngatiyana; dan beberapa tokoh daerah Provinsi Jabar. [ars/JMSI]
