Gorontalo, MEDGO.ID – Forum Pelajar dan Mahasiswa Puncak Jaya Se-Indonesia yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti IPMA PUJA Se-Jawa dan Bali, KMPPJ Jayapura, KNPPJ Nabire, KMPPJ Wamena, IMPJ-Manokwari, HPMPJ Makassar, PPMPJ Manado, IPMPJ Gorontalo, dan IPMPUJAPalopo, mengeluarkan pernyataan sikap terkait insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada 16 Juli 2024.
Insiden penembakan yang dilakukan oleh Satgas TNI 753 Pos Wiringgame bersama Satgas Kopassus Maleo, Tim Satgas Elang, dan BIN Kabupaten Puncak Jaya di depan SD YPPGI Mulia, Kampung Pepera, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, menyebabkan tiga warga sipil tewas. Ketiga korban adalah Pemerintah Morib, Kepala Kampung Porbalo Distrik Dokome; Dominus Enumbi, warga Kampung Karubate Distrik Muara; dan Tonda Wanimbo, warga Kampung Temu Distrik Ilamburawi.
Dalam pernyataannya, Forum Mahasiswa menegaskan bahwa ketiga korban adalah warga sipil murni yang tidak memiliki keterlibatan dalam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), seperti yang diduga oleh aparat keamanan. Mereka menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satgas TNI, Kopassus, dan BIN tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kami menuntut agar Komnas HAM RI segera melakukan investigasi terbuka dan tuntas terhadap penembakan ini, baik secara hukum nasional maupun internasional,” ujar Milison Wanena, Sekretaris Perwakilan Puncak Jaya di Gorontalo.
Forum tersebut juga mendesak agar Panglima TNI segera mencopot Pangdam XVII Cenderawasih dan Dandim 1714 Kabupaten Puncak Jaya atas insiden ini. Selain itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, serta tokoh pemuda, agama, adat, dan perempuan di Puncak Jaya untuk menyikapi kasus ini dengan serius.
Dalam pernyataannya, Forum juga menyerukan agar militer non-organik segera ditarik dari Kabupaten Puncak Jaya dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka akses jurnalis secara luas di seluruh wilayah Papua.
Sebagai penutup, Forum Mahasiswa mengancam akan memboikot Pilkada Kabupaten Puncak Jaya 2024 jika tuntutan mereka tidak direspons dengan serius oleh pihak terkait.
Mereka berharap agar pemerintah dan lembaga terkait dapat segera menindaklanjuti tuntutan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat Papua terhadap hukum dan keamanan di wilayah tersebut. (*)
