Bonebol,(MEDGO.ID)- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone Bolango dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kenedy Maelele mengigatkan pemerintah untuk secara transparan dalam memberikan data peruntukan masyarakat penerima JPS dari Kabupaten Bone Bolango.
Politisi Gerindra menjelaskan bahwa dalam pergeseran anggaran ini merupakan kesepakatan bersama dengan dari rapat Pemda Kabupaten Bone Bolango, terkait lanjutan pembahasan kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak virus Corona, Selasa (21/4) belum lama ini. Hadir dalam kegiatan itu Sekertaris Daerah Pemda Kabupaten Bone Bolango Ishak Thoma, selaku koordinator TAPD. Rapat itu ikut membahwa terkait tindak lanjut dari penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dibandrol anggarannya dari pergeseran APBD 2020 senilai Rp 2 Miliar.
” Kita berharap transparansi saat membagikan data peruntukan masyarakat penerima JPS itu penting sebelum 1 Ramadhan sydah terterima oleh masyarakat di semua desa/kelurahan se Kabupaten Bone Bolango,” kata Kenedy lagi. “Kita memantapkan koordinasi-nya beberapa teman -teman DPRD mulai Azan Piola Faisal Mohie , kita minta dimasukan sebagai anggota dari bagian Gugus Tugas penanganan dampak Corona. Untuk menginformasikan segala perkembangan, termasuk penyaluran bantuan berupa JPS itu,ke seluruh anggota DPRD Bone Bolango.”
Namun hingga H+3 bergulirnya Ramadhan pada Minggu (25/4) kemarin, jajaran Banggar DPRD Bone Bolango mengaku belum memperoleh data otentik dan akurat, seberapa jauh keterterimaan bantuan JPS tahap I itu, benar-benar terterima ke masyarakat sesuai peruntukannya. Dan, dari sejumlah konfirmasi kepada kepala desa (kades), ada yang mengaku belum menerima, bahkan belum tahu apa itu bantuan JPS.
“Olehnya, kami (Banggar) berharap, data penerima JPS di masing-masing Desa ini utamanya pada tahap I yang penyalurannya disepakati sudah harus terdistribusi sebelum 1 Ramadhan, agar turut pula kami bekali. Agar saling terkoordinasi dan transparan, benar-benar sesuai peruntukannya,” pungkasnya.(Adv)
