SEMARANG, MEDGO.ID – Untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya bencana di musim penghujan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menempuh beberapa langkah untuk mempersiapkan dan menghadapi segala kemungkinan timbulnya bencana alam yang disebabkan oleh hujan.
Selain menyusun peta bencana dan langkah-langkah antisipatif, Gubernur Tengah Ganjar Pranowo juga menyiapkan posko bencana yang akan dioperasikan mulai Oktober 2020 hingga Maret tahun 2021.
“Kami sudah menggelar rapat koordinasi terkait antisipasi itu. Mulai BPBD, BBWS, PSDA dan pihak terkait, yaitu langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi seperti debit air hujan yang tinggi, antisipasi teknis dan penyusunan peta rawan bencana,” kata Ganjar di kantornya, Kamis (1/10/2020)
Ganjar menyebutkan bahwa berdasar atas informasi dari BMKG, akan terjadi fenomena La Nina, yang akan menyebabkan musim penghujan terjadi lebih awal dan lebih panjang.
Sehingga peta bencana sangat penting untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selama musim penghujan. Dengan itu, maka tindakan antisipatif bisa dilakukan sebaik mungkin.
“Misalnya peta rawan banjir di Jateng, itu ada Brebes dengan luasan bencana 5.796 hektar, Pemalang ada 7.296 hektar, Tegal 1.011 hektar. Ada juga Kendal, Kudus dan lainnya. Termasuk peta lokasi mulai nama sungai, kondisi tanggul dan sebagainya sudah dipetakan secara rigid,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan, di Brebes kemungkinan bencana banjir terjadi akibat luapan sungai Cisanggarung. Selain itu, ada juga potensi tanggul jebol di Sungai Pemali.
“Di Pekalongan itu ada potensi banjir dan rob di Sungai Bremi dan seterusnya. Kita inventarisir satu-satu berbasis pada masing-masing daerah aliran sungai, termasuk menyiapkan sistem pengendaliannya,” jelasnya.
Selain pemetaan dan langkah antisipatif, pihaknya juga telah menyiapkan posko siaga banjir dengan tempat pengungsian yang menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Jadi semua siap, termasuk persiapan tempat pengungsian seandainya ada pengungsi. Kita atur dari sekarang, untuk mengantisipasi kerumunan. Sudah ada contohnya di Jepang itu, jadi tempat pengungsian dikapling kecil-kecil, dibatasi kardus dan satu kapling satu keluarga,” tegasnya.
Ganjar juga meminta seluruh bupati/wali kota agar terus-menerus melakukan edukasi tentang pengurangan resiko bencana kepada masyarakat. Desa-desa tangguh bencana dan relawan harus dihidupkan kembali.
“Daerah mesti siaga, apalagi yang masuk dalam peta rawan bencana yang saya sebut tadi. Kepala daerah harus inisiatif, jangan hanya menunggu perintah. Siapkan pekerjaan fisik untuk antisipasi, masyarakatnya disiapkan dan kondisi gawat darurat juga disiapkan,” pungkasnya. (AD1).
