BONEBOL – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango mengecam sistem penyaluran bantuan tahap pertama Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga yang terdampak Covid-19. Hal ini buntut dari temuan yang di lapangan yang terkesan asal-asalan.
Menurut para aleg anggaran JPS dalam bentuk pangan itu seharusnya senilai Rp200 ribu untuk setiap kepala keluarga, namun setelah dihitung ternyata bantuan yang disalurkan hanya senilai Rp 139 ribu.
“Yang jelas kami kecewa, ini tidak sesuai ekspektasi kami. Kami menggodok ini selama 1 Minggu dan hasilnya seperti ini. Jangan memberi alasan yang tidak masuk akal,” geram Tahir Badu, dalam Rapat Panitia Kerja Covid-19 bersama OPD terkait, Sabtu (09/05/2020).
Tidak hanya itu, para aleg menyoroti skema penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Bone Bolango yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor. Padahal untuk penyaluran tersebut bisa dilakukan melalui skema swakelola oleh dinas terkait.
“Ini kan dana untuk bencana non alam, alangkah lebih bagusnya jika ini dilakukan secara swakelola, dari pada dipihak ketiga kan, tentu mereka juga kan akan mencari keuntungan,” kata Aleg Faisal Mohie.(Adv)
