Evaluasi RAPBD 2025, Sahlan Tapulu Menyoroti Tingginya Belanja Pegawai

Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo, mengevaluasi belanja anggaran daerah, untuk tahun 2025. Yang mencuat anggota DPRD Sahlan Tapulu menyoroti data kebutuhan belanja pegawai.

Rapat yang digelar, pada Jumat (21/11/2024) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo, dengan agenda utama membatasi pada efesiensi belanja daerah pemerintah kota.

RAPBD Kota Gorontalo 2025

Memang, seperti yang disampaikan Ketua Dewan bahwa  pembahasan fokus pada belanja.

BACA JUGA :  Keluhan Warga Monano Sering Banjir, Wakil Ketua DPRD : Minta Dinas PUPR, Prioritas Revitalisasi Sungai

“Jadi untuk rapat hari ini, dalam pembahasan APBD 2025, rapt akan dibatasi pada belanja daerah,” kata Irwan Hunawa.

Sepertinya, Dekot bakal melakukan penghematan anggaran daerah, untuk itu perlu dilakukan pembedahan besaran anggaran dan daftar kebutuhan, yang memang benar menjafi benan darrah.

Yang menarik, Sahlan Tapulu menanyakan jumlah tenaga ASN, P3K dan Honorer yang masing-masing dinas tidak berkesesuain. Padahal, penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan data setiap dinas.

BACA JUGA :  Rapat Banggar Dekot Gorontalo, Evaluasi Pembahasan RAPBD, Fokus Belanja Daerah Untuk Tahun 2025

”Kami minta pemkot menyiapkan data pendukung terkait, peruntukan anggaran belanja, seperti belanja pegawai, yang nilainya mencapai 48 persen dalam RAPBD 2025,” kata Sahlan.

Sahlan Tapulu anggota badan anggaran dekot gorontalo

Hadir dalam pembahasan ini, Jajaran Banggar, yakni Ketua DPRD Irwan Hunawa, Wakil Ketua DPRD Lola Yunus, Wakil zketua DPRD Rivai Bukusu, Totok Bahtiar, Ariston Tilameo, Herman Haluti, Arifin Miolo, Samsudin Umar, Alan Lahay, Djamalufin Tahir

BACA JUGA :  UMKM Fest 2024: Surga Belanja dan Layanan UMKM di Gorontalo, Yuk Ramaikan!

Sementara dari unsur TAPD (Tim penyusun anggaran daerah) Wakil Ketua TAPD Plt Sekertaris Kota, Badan Keuangan dan Diknas.

Rapat belangsung alot, aleg meminta agar pihak pemerintah dalam penggunaan anggaran berbasis kebutuhan yang ditunjang dengan data.(Adv)