Batu Bara, MEDGO.ID – Pejabat (Pj) Bupati Batubara Nizhamul, S.E,M.M diwakili Staf Ahli Sekda H.Darul hadiri Rapat Paripurna Pandangan Umun Fraksi-Fraksi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara Selasa (26/3-2024).
Pandangan Fraksi PDIP dibacakan Amirtan
setelah mempelajari dan mencermati mendalam, PDIP menyetujui Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar dibacakan Rizky Aryetta SST,M.SI dalam pandangan umumnya mempertanyakan status nasib kelanjutan PPPK tahun 2023 yang menjadi pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka, akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi penerimaan PPPK
di Kabupaten Batu Bara tahun 2023. Komisi 3 DPRD Batubara melalui RDP merekomendasikan pembatalan hasil seleksi PPPK.
Persoalan hutang kepada rekanan proyek dan Fraksi Golkar mempertanyakan kepada pihak Eksekutif penyebab Defisit APBD di Smester Pertama APBD tahun anggaran 2024.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menjadi catatan LKPJ Bupati Batubara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran.
Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.14.818.573.168,56 apakah Silpa itu sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan kata Andriyansyah, SH.
Fraksi PAN berharap OPD Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya menjadi catatan LKPJ Bupati Batubara tahun anggaran 2023 semestinya semakin diperketat upaya memperbaiki struktur penganggaran.
Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp.14.818.573.168,56 apakah Silpa itu sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan kata Andriyansyah, SH.
Fraksi PAN berharap OPD Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat.
Fraksi Demokrat,berharap dalam proses pembentukan dan perubahan Ranperda senantiasa memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara Perda-Perda yang ada.
Fraksi PKS, meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi baik pendapatan daerah dan belanja daerah APBD tahun 2023.
PKS secara umum mendorong agar nota LKPJ APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut pada tingkat Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Nasdem, berharap agar Pemkab Batubara dapat secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat Batu Bara.
Fraksi PPP dalam pandangan Umumnya dibacakan Ahmad Badri, SH OPD diharapkan mencari solusi agar target pendapatan daerah mencapai 100% untuk tahun berikutnya.
Fraksi NBK mengatakan berdasarkan pengamatan tiga bulan terakhir, bahwa ada beberapa persoalan krusial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara, yang menanti sikap tegas Pj Bupati Batu Bara dalam Proses perekrutan ASN PPPK tahun anggaran 2023 mengakibatkan ASN dan pihak Swasta menjadi tersangka.
Pemanfaatan lahan Pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang belum dibangun,hasil tanaman sawit, tanaman ubi agar pengelolaannya
transparansi.
Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Pj.Bupati Kab. Batu Bara dihadiri Staf Ahli Sekda H.Darul, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Azhar S.Pd. M.Pd dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.(AN)
