JAKARTA, MEDGO.ID – Pemerintah Arab Saudi telah menginformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H, namun pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), bersepakat untuk mempriotaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri terlebih dahulu sambil menunggu regulasi tentang teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi.
Demikian yang disampaikan oleh Khoirizi, Plt Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementarian Agama RI, Sabtu (31/7/2021), di Jakarta
Khoirizi mengatakan bahwa pihaknya hari ini, Sabtu (31/7/2021), menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya, untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU.
Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.
“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial”, tandas Khoirizi.
Lebih lanjut Khoirizi menjelaskan, bahwa upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan tersebut.
“Namun, saat ini semua negara memang sedang konsentrasi dalam penanganan pandemi, termasuk Indonesia dan Saudi. Dubes Saudi juga mengatakan bahwa pihaknya masih memantau perkembangan Covid”, ujarnya.
Pertemuan tersebut, imbuh Khoirizi, juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.
Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di Arab Saudi.
Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi, lebih baik kita fokus ke penanganan Covid-19 terlebih dahulu.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Judha Nugraha.
Menurut Judha, dalam konteks pandemi, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi, skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi juga belum diterbitkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Kita perlu fokus dalam penanganan covid dalam negeri. Lalu, ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus,” tuturnya.
Sambil menunggu, tambah Judha, kita benahi tata kelolanya, mulai dari prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya.
Berkenaan dengan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Sangat mungkin, mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.
Pada kesempatan itu, Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah Murni, menyampaikan bahwa dalam rangka perlindungan, sebaiknya penerbangan direct flight saja agar jemaah aman dari terpapar covid-19 di negara lain.
“Ikuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemic covid-19 bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umrah nantinya diberangkatkan pada masa pandemi sehingga mudah dalam pengendaliannya”, tutur Maria.
Sementara itu, Kepala Puskes Haji Kemenkes, Budi, mengingatkan bahwa kasus Covid masih sangat dinamis. Kondisi saat ini menurutnya masih sangat sulit untuk melaksanakan umrah. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.
“Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus,” paparnya.
Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, yaitu pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah.
“Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah,” sebut Zaky Zakaria.
“Kami mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah”, Budi Darmawan dari Himpuh.
Perwakilan dari Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri, juga mendukung hal tersebut. (*).
