JAKARTA, MEDGO.ID – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Dit Tipidkor Bareskrim Polri), melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung), atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengungkapkan bahwa pelimpahan tahap II tersebut dilakukan setelah Kejagung menyatakan berkas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya, dinyatakan lengkap atau P-21.
Mereka langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk.
“Pada tanggal 5 Juli Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat”, kata Argo kepada wartawan, Kamis (8/7/2021), di Jakarta.
Dengan dilakukannya proses tahap II ini, lanjut Argo, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya bakal segera disidang.
Selama proses penyidikan, imbuh Argo, penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 49 saksi, tiga saksi ahli dan melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen.
“Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur,” ujar Argo.
Dalam kasus ini, tandas Argo, KPK bersama Bareskrim Polri, telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjunganom, Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek, Haryanto (HY), Camat Loceret, Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk, M. Izza Muhtadin.
Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangka tersangka lima Camat disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*).
